 |
| Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, meresmikan SLB Morotai dan SMK Maritim Muhammadiyah Halmahera Timur, Maluku Utara, di pendopo kabupaten pulau Morotai, Sabtu (17/12). |
Pengamat Pembangunan Nasional dari Institut Teknologi Bandung (ITB)
Syahrial Loetan meminta pemerintah untuk secara konsisten menjaga
konsisten sistem pendidikan nasional. Ia mengatakan sektor pendidikan
terlihat cukup membingungkan karena pergantian menteri berdampak pada
pergantian dan perubahan beberapa sistem pendidikan.
"Pemerintah perlu konsisten," kata dia saat ditemui pada acara Syukuran Tahun Baru di Kawasan Kalimalang, Jakarta, Ahad (1/1).
Misalnya, ujian nasional (UN) yang sebelumnya diwacanakan untuk dihapus, kini diberlakukan lagi oleh pemerintah. Akibatnya, bisa mempengaruhi kebijakan dari setiap sekolah dan guru di setiap daerah. "Jadi banyak kejutan-kejutan. Misalnya UN yang sebelumnya hilang, kini diadakan lagi. Jadi sektor pendidikan belum bisa menjaga konsisten kebijakan yang menyangkut sistem yang diadopsi oleh anak didik," ungkap dia.
Menurut mantan Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu, sistem pendidikan di Indonesia perlu ditata ulang melalui pembentukan peta jalan pendidikan dasar dan menengah, minimal untuk periode 10 tahun ke depan. Ia mengusulkan agar pemerintah belajar dari pengalaman sukses negara-negara maju di dunia dalam mengelola sektor pendidikan secara efektif dan komprehensif.
Di antaranya, sistem pendidikan di Finlandia yang tidak melakukan begitu ketat metode pendidikannya, namun mampu menjadi negara yang memiliki tingkat pendidikan terbaik di dunia. "Jadi jangan korbankan murid-murid dengan perubahan-perubahan kurikulum yang dilakukan oleh menteri-menteri. Karena murid itu masa depan dan generasi penerus bangsa Indonesia," tegas Syahrial.
"Pemerintah perlu konsisten," kata dia saat ditemui pada acara Syukuran Tahun Baru di Kawasan Kalimalang, Jakarta, Ahad (1/1).
Misalnya, ujian nasional (UN) yang sebelumnya diwacanakan untuk dihapus, kini diberlakukan lagi oleh pemerintah. Akibatnya, bisa mempengaruhi kebijakan dari setiap sekolah dan guru di setiap daerah. "Jadi banyak kejutan-kejutan. Misalnya UN yang sebelumnya hilang, kini diadakan lagi. Jadi sektor pendidikan belum bisa menjaga konsisten kebijakan yang menyangkut sistem yang diadopsi oleh anak didik," ungkap dia.
Menurut mantan Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu, sistem pendidikan di Indonesia perlu ditata ulang melalui pembentukan peta jalan pendidikan dasar dan menengah, minimal untuk periode 10 tahun ke depan. Ia mengusulkan agar pemerintah belajar dari pengalaman sukses negara-negara maju di dunia dalam mengelola sektor pendidikan secara efektif dan komprehensif.
Di antaranya, sistem pendidikan di Finlandia yang tidak melakukan begitu ketat metode pendidikannya, namun mampu menjadi negara yang memiliki tingkat pendidikan terbaik di dunia. "Jadi jangan korbankan murid-murid dengan perubahan-perubahan kurikulum yang dilakukan oleh menteri-menteri. Karena murid itu masa depan dan generasi penerus bangsa Indonesia," tegas Syahrial.
0 komentar:
Posting Komentar